TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) gelar Syukuran 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Bupati Ibrahim Ali dan Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, yang berlangsung di Gedung Pendopo Djaparuddin, Sabtu, 5 Maret 2023.
Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung menyampaikan sejumlah capaian pembangunan di Kabupaten Tana Tidung selama 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung.
Ibrahim Ali dalam sambutannya mengakui banyak rintangan selama 2 tahun menjabat sebagai Bupati, di antaranya ancaman kenaikan inflasi akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat pandemi covid19 dan juga konflik pertikaian antara negara rusia dan ukraina, yang mana cobaan tersebut dapat ia lewati dengan baik, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro Rakyat, seperti pemberian BLT BBM, Operasi Pasar, Kebijakan subsidi angkut dan kebijakan-kebijakan lainnya sehingga dapat menghantarkan KTT menjadi Kabupaten yang terendah tingkat inflasinya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
“Semua peristiwa tersebut dapat dilewati bukan karena usaha saya berdua dengan bapak Wakil Bupati saja namun berkat usaha dan kerjasama kita semua, tidak terkecuali kepada masyarakat KTT yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah diambil, selama 2 tahun ini juga sebagai refleksi bagi saya dan wakil bupati dalam mengambil kebijakan ke depan, menggapai tujuan kita bersama untuk mewujudkan Tana Tidung yang Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (Bersih),” ujar Ibrahim Ali.
Dalam penyampaiannya, Ibrahim Ali menyampaikan akan terus berupaya bekerja keras, bekerja cepat, bahu membahu, dalam mewujudkan visi yang sudah dia sampaikan pada saat kampanyenya beberapa tahun yang lalu, yaitu terwujudnya kabupaten tana tidung yang (Bersih) bermartabat, sejahtera, indah dan humanis. Yang dimana Visi tersebut kata Ibrahim Ali didukung dengan 7 Misi yaitu Meningkatkan SDM yang berkualitas, Mewujudkan pembangunan infrastruktur, Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam, Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, Meningkatkan kemandirian desa, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
Misi tersebut lanjut Ibrahim Ali, kemudian di terjemahkan kedalam 10 program prioritas yaitu program KTT sehat, KTT pintar, proyek strategis daerah, KTT Ada, KTT terang, KTT berdaya, KTT indah, desa cermat, KTT digital dan KTT melayani. Dalam mewujudkan program prioritas tersebut menjadi komitmennya Bersama semua perangkat daerah (PD) dalam memberikan pelayanan terbaik yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pada tataran pelaksanaan di lapangan.
“Alhamdulillah Patut disyukuri dalam perjalanan 2 tahun ini sudah terlihat adanya capaian signifikan terhadap program prioritas seperti apa yang sudah kami janjikan ketika masa kampanye,” ucap Ibrahim Ali.
Capaian realisasi program prioritas tersebut diantaranya yaitu pada Program Strategis Daerah, yang dimana program tersebut merupakan pembangunan kota baru mandiri terpadu (kobar madu). Kegiatan utamanya adalah pembangunan kantor Bupati dan gedung DPRD dengan rencana implementasi pembangunan yaitu pembangunan kota terpadu mandiri, pembangunan ekosistem pendukung pusat kota terpadu, pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) dan memperbanyak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di pusat kota terpadu.
Untuk sampai pada titik ini kata Ibrahim Ali, tentu prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang serta penuh perjuangan yang menguras tenaga dan pikiran, terutama pada tahapan meminta persetujuan dari Menteri LHK dalam rangka alih fungsi kawasan hutan produksi menjadi pusat pemerintahan.
Selain itu, kita juga menghadapai hambatan internal namun karena didorong oleh niat tulus dan ikhlas, riak-riak kecil penolakan itu tidak sedikitpun menyurutkan semangatnya dalam mewujudkan pusat pemerintahan.
“Semua tahapan kita lewati sebagaimana yang dipersyaratkan Kementerian terkait, kami terus bergerak dengan mulai menerbitkan SK penunjukan lokasi rencana pembangunan pusat pemerintahan pada tanggal 19 maret 2021, dan yang sangat menggembirakan akhirnya pada tanggal 13 september 2022, surat keputusan Menteri LHK dengan nomor. 997/menlhk/setjen/pla.2/9/2022 tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan pusat pemerintahan seluas kurang lebih 405 ha resmi diterbitkan,” ujar Ibrahim Ali.
Setelah keluar SK tersebut Lanjut Ibrahim Ali, Pemerintah daerah bersama Wakil Menteri LHK RI bapak Alue Dohong meresmikan pembangunan pusat pemerintahan yang ditandai dengan peletakan batu pertama.
Sampai dengan hari ini progress pembangunan pusat pemerintahan sudah sampai pada tahap pemancangan. Untuk itu, Ia bersama Wakil Bupati dan Perangkat Daerah KTT akan terus mengawal pembangunan puspem yang ditargetkan pada tahun 2023 akan sampai diangka 60 persen.(*)
