Bulungan – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Kamis (31/8). Bupati mengungkapkan, adanya gugus tugas sebagai upaya jajaran pemerintahan daerah, instansi vertikal serta kalangan akademisi melakukan pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, mulai dari perkotaan hingga perdesaan melalui reforma agraria.
Diketahui, reforma agraria merupakan Nawa Cita ke 5 yaitu program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 8 juta hektare dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat RPJMN 2015 – 2019 yang dilanjutkan pada RPJMN 2020 – 2024.
Reforma agraria merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses, sehingga penyelenggaraan reforma agraria perlu dukungan dan keterlibatan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka tercapainya tujuan reforma agraria secara optimal.
Dalam pertemuan yang diikuti gugus tugas terdiri perangkat daerah terkait Pemkab Bulungan, Dinas Pertanahan Bulungan serta Universitas kaltara disampaikan, terdapat 5 agenda utama dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; penataan penguasaan dan pemilikan lahan; kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah; pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi; serta kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.
“Yang salah satunya diimplementasikan dengan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/426 tanggal 7 Juli 2023,” ungkap Bupati. Dilanjutkan, rakor mengusung tema Penguatan Hak Masyarakat di Lahan Transmigrasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Wujud Terciptanya Reforma Agraria yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
“Saya berharap keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bulungan dapat fokus pada kegiatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat,” ucap Bupati. Ditambahkan, rakor dapat menjadi salah satu momentum semua pihak terkait untuk saling bersinergi dan menyatukan persepsi dan komitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan reforma agraria di Bulungan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan yang berhasil menyelesaikan sertifikasi lahan di wilayah Perumahan Korpri di mana sertifikat rencananya akan dibagikan pada HUT Kabupaten Bulungan di bulan Oktober.
“Mudah-mudahan melalui rakor yang pertama kali pada hari ini kita dapat melakukan pemetaan secara jelas struktur terkait potensi-potensi permasalahan yang ada pada lahan-lahan transmigrasi di Kabupaten Bulungan,” pesan Bupati.(hms)
