Malinau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023 yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). Penghargaan ini diraih oleh Pemkab Malinau karena lebih dari 95% penduduknya terlindungi sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemkab Malinau secara resmi telah mencapai UHC 100% sejak tahun 2018 lalu dan mampu mempertahankan capaian tersebut hingga saat ini.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Malinau atas dukungannya pada penyelenggaraan Program JKN. Komitmen yang kuat telah membawa Kabupaten Malinau memastikan seluruh penduduknya terlindungi jaminan kesehatannya dalam Program JKN selama lima tahun berturut-turut” ujar Asnila Dewi Harahap, Kepala Cabang Tarakan BPJS Kesehatan.
Asnila mengungkapkan, dengan adanya dukungan yang besar dari Pemkab Malinau tersebut, ia yakin perlindungan program JKN akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat Malinau. Asnila menyebut, dengan terdaftarnya warga Malinau menjadi peserta JKN, mereka bisa kian mudah mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa terkendala faktor biaya lagi.
“Berkat UHC, masyarakat saat ini tidak perlu khawatir lagi akan biaya yang besar saat jatuh sakit. Terkhusus masyarakat tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan, dapat langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan kepesertaannya langsung aktif untuk digunakan mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan” ungkapnya.
Berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga 1 Februari 2023 jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui Program JKN di Kabupaten Malinau adalah sebanyak 82.182 jiwa dari total penduduk sebanyak 82.182 jiwa atau sebesar 100%. Jumlah kepesertaan ini terdiri dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), Bukan Pekerja (BP), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dengan APBN dan Pemerintah Daerah dengan APBD.
“Capaian yang tinggi ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Malinau untuk hadir memberikan proteksi kesehatan bagi para penduduknya. Dari data tersebut, sebanyak 19.775 jiwa adalah warga tidak mampu yang didaftarkan pemerintah daerah sebagai peserta yang iurannya dibayarkan oleh anggaran Pemkab Malinau pungkas Asnila.
Asnila menambahkan bahwa sejak 25 Januari 2022 yang lalu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diresmikan sebagai nomor identitas peserta JKN. Peserta JKN kini cukup menggunakan KTP sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk tidak ragu melayani peserta yang menunjukkan KTP sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan di faskes. Bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) atau menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti e-KTP kata Asnila.
Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Malinau bisa terjamin ke dalam Program JKN. Jakaria menyebut, pencapaian UHC tersebut juga akan semakin dirasakan dengan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Malinau maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kabupaten Malinau tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN, ujar Jakaria. (adv/oki)
