Tanjung Selor – Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi hampir setiap hari di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) semakin menjadi perhatian. Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ini yang telah menambah beban masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada bahan bakar sebagai modal utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Muddain, yang juga merasakan langsung keresahan masyarakat, menyebutkan bahwa fenomena antrean ini mengganggu kelancaran mobilitas, terutama bagi para sopir truk, angkutan kota (angkot), dan masyarakat yang bekerja di sektor transportasi. Menurutnya, mereka harus rela menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari di bawah terik matahari untuk mendapatkan bahan bakar.
“Setiap hari mereka harus berpanas-panas, antre dengan waktu yang sangat lama. Ini sangat meresahkan dan menyulitkan mereka, apalagi bagi yang bergantung pada BBM untuk kelangsungan hidup,” ujar Muddain, Minggu (17/11/2024).
Menurut Muddain, meskipun alokasi kuota BBM untuk daerah-daerah di Kaltara, termasuk Kabupaten Bulungan, sudah terpenuhi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Antrean kendaraan yang panjang, khususnya kendaraan roda empat, masih terjadi hampir setiap hari di SPBU, yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara alokasi dan distribusi BBM di Kaltara.
“Kalau kita bertanya kepada pihak Pertamina regional Kaltim-Kaltara, mereka menyatakan bahwa alokasi kebutuhan BBM untuk seluruh transportasi, baik darat maupun laut, sudah terpenuhi. Tapi kenyataannya, antrean kendaraan terus terjadi,” jelas Muddain.
Pihaknya juga menyoroti fakta bahwa Kaltara adalah salah satu daerah penghasil migas, namun masyarakat yang tinggal di daerah ini harus menanggung kesulitan dalam mendapatkan BBM.
“Ini sangat ironis, karena Kaltara merupakan daerah penghasil migas, namun masyarakatnya justru harus menderita antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM,” tambahnya.
Menanggapi masalah ini, Muddain mengungkapkan bahwa DPRD Provinsi Kaltara akan segera membahas dan mencari solusi terkait fenomena antrean panjang yang sering terjadi di setiap SPBU. Ia menyarankan agar pihak terkait seperti Pertamina, Kepolisian Daerah, Disperindag, dan bagian ekonomi daerah dapat segera melakukan koordinasi untuk mengatasi masalah ini.
“Antrean panjang ini menjadi perhatian serius kami. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Kepolisian, untuk mencari solusi agar masyarakat tidak lagi dibuat sengsara hanya untuk mendapatkan BBM,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltara juga berencana melakukan kajian mengenai kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan ketersediaan dan distribusi BBM di wilayah tersebut.
