BERAU, kaltarastories.com – DPRD Kabupaten Berau kembali menyoroti persoalan status lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah lama bermukim di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menilai persoalan ini tidak lagi sekadar administratif, melainkan telah berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Banyak masyarakat sudah tinggal turun-temurun, kampung sudah terbentuk, tetapi secara administrasi masih masuk kawasan hutan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dasar, karena setiap kegiatan harus melalui prosedur perizinan yang cukup panjang.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah yang kini telah berkembang dengan berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah, masih tercatat sebagai kawasan hutan dalam peta nasional.
Akibatnya, berbagai program pembangunan kerap terhambat, termasuk pembangunan jalan, drainase, hingga sarana publik lainnya.
“Setiap pembangunan harus melalui mekanisme izin kawasan hutan, ini yang membuat prosesnya tidak sederhana,” jelasnya.
Rudi menilai lambatnya proses perubahan status lahan menjadi salah satu penyebab persoalan ini terus berlarut. Padahal, kepastian status sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mempercepat proses perubahan status menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK).
Selain berdampak pada pembangunan, ketidakjelasan status lahan juga memengaruhi masyarakat dalam memperoleh legalitas kepemilikan. Hal ini turut berdampak pada akses ekonomi, seperti pengajuan pinjaman usaha yang membutuhkan jaminan berupa sertifikat lahan.
“Tanpa legalitas yang jelas, masyarakat kesulitan mengakses layanan ekonomi,” tegasnya. (adv)
