Tanjung Selor – Anggota DPRD Kaltara, Listiani menyoroti ketimpangan penerimaan tunjangan khusus guru (TKG) di daerah Malinau. Perbedaan penerimaan tunjangan antar guru yang sudah mendapatkan haknya dan yang belum merupakan persoalan serius diharus dicarikan jalan keluar.
“Ada ketimpangan yang sangat terasa ketika sebagian guru menerima TKG dan sebagian lainnya tidak. Ini bukan persoalan kecil,” ungkap Listiani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama guru-guru Malinau belum lama ini.
Kondisi tersebut semakin sensitif karena menyangkut kebutuhan dasar para pendidik yang bertugas di wilayah perbatasan. “Biaya hidup di perbatasan itu mahal, ketika tunjangan tidak diterima merata, dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan guru,” tegasnya.
Lanjut Listiyani, ketidakpastian penerimaan TKG tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Komisi IV DPRD Kaltara melakukan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Diperlukan konsolidasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar masalah ini dapat didorong penyelesaiannya secara tuntas,” tegasnya.
Komisi IV memiliki peran strategis untuk memastikan para guru memperoleh haknya tanpa diskriminasi. “Kami ingin memastikan hak guru dipenuhi secara adil. Komisi IV harus bisa lebih nge-push kementerian agar penyaluran TKG benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Listiani berharap persoalan ini segera ditangani agar tidak menurunkan motivasi guru, khususnya mereka yang bertugas di daerah-daerah sulit. “Guru di perbatasan adalah ujung tombak pendidikan kita. Mereka harus mendapat perhatian yang layak,” tandasnya. (hms)
