Tarakan – Usai aksi damai yang digelar Aliansi Utara yang merupakan gabungan mahasiswa dan masyarakat pada Selasa sore hingga malam di sekitar kantor DPRD Kota Tarakan, dimana massa meminta menghadirkan semua anggota DPR RI Dapil Kaltara di antaranya Deddy Sitoris, Rahmawati dan Hasan Saleh.
Tiga tuntutan utama dalam aksi damai ini, di antaranya menuntut pembatalan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak tepat dengan kondisi negara saat ini, kemudian mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset Koruptor dan perbaikan pendidikan serta menuntut reformasi di internal Polri agar lebih profesional.
Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Utara, Mayjend (Purn) Drs. H. Hasan Saleh menyatakan bertekad dan berjanji sebagai berikut, memegang teguh sumpah dan janji yang pernah saya ucapkan pada 1 Oktober 2024 di DPR RI sebagai pertanggungjawaban dunia dan akhirat, menerima evaluasi secara menyeluruh tentang tunjangan DPR RI yang dianggap masyarakat terlalu besar.
Selanjutnya, berupaya untuk tidak melakukan tindakan dan tutur kata yang dapat menyakiti hati masyarakat serta berupaya untuk tidak mempermalukan masyarakat Kaltara dan keluarga saya dari segi kinerja.
“Berupaya sekuat tenaga menyalurkan aspirasi masyarakat Kaltara sesuai tempat saya di Komisi 4 yang bermitra dengan kementerian pertanian, pertanian kehutanan, kementerian perikanan, Bulog, Badan Pangan Nasional untuk disalurkan semaksimal mungkin menerima aspirasi masyarakat diluar komisi saya kepada Presiden secara khusus,” jelasnya.
Hasan Saleh di awal video singkatnya menyampaikan salam hormatnya kepada pimpinan daerah di Kalimantan Utara mulai dari gubernur hingga lurah, RT dan masyarakat, “yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda anak mahasiswa yang saya banggakan,” tuturnya. (ks/rls)
