Nunukan, kaltarastories.com – Disela – sela kunjungan kerja dalam rangka studi tiru di Kota Batam, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengikuti Road Show Daring Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Senin, (6/3).
Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi itu juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A Paliwang, dan bupati/walikota di Provinisi Kaltara.
Dari Kabupaten Nunukan, ikut mendampingi bupati dalam zoom meeting tersebut Ketua DPRD Hj. Rahma Leppa Hafid, Kajari Teguh Ananto, Ketua PN Herdiyanto Sutantyo, Sekda Serfianus, dan beberapa kepala dinas.
Dalam pengarahannya, Muhadjir Effendy menyampaikan 70 – 80 persen warga yang miskin ekstrem di Provinsi Kaltara sangat beresiko terkena stunting.
Angka tersebut, dinilai Muhadjir Effendi, masih sangat tinggi sehingga harus menjadi fokus perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota di Kaltara.
Menanggapi data tersebut, Gubernur Zainal Paliwang menyatakan bahwa penanganan stunting di Kaltata menunjukkan trend yang positif. Hal itu dilihat dari turunnya angka prevalensi penderita stunting sebesar 5, 4 persen, dari 27,5 turun menjadi 22,1 persen.
Sementara itu Bupati Laura dalan kesempatan yang sama menyampaikan upaya penanganan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebetulnya sudah berjalan baik. Buktinya, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 1,5 point..
Kendati demikian, Laura juga mengakui bahwa penurunan angka stunting tidak bisa berjalan dengan cepat. Hal itu disebabkan antara lain oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan di Posyandu, pelayanan ibu hamil belum maksimal karena faskes yang terbatas, serta masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI buat bayinya.
Karena persoalan stunting harus dilakukan bersama-sama, Laura mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi untuk mengatasi stunting, terutama dengan menambah bantuan anggaran dari pemerintah pusat.(hms)
