TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah perbatasan dan pengembangan perekonomian, dua hal yang tidak dapat dilupakan untuk diselesaikan. Utamanya pada tahun 2023 ini, tujuannya untuk menyejahterahkan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan jika keduanya menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun 2023.
“Sebenarnya 2 hal ini tidak bisa kita pisahkan, pembangunan infrastruktur dan penyelesaian ekonomi kait mengait,” ujar Albertus, Selasa, 3 Januari 2023.
Namun menurutnya, yang terpenting pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kaltara mau tidak mau harus melihat fakta riil yang ada, yakni tengah menghadapi inflasi yang cukup tinggi.
“Terutama yang terjadi di Kabupaten Bulungan, itu fakta riil. Dari itu bagaimana kita menstressingnya untuk segera menurunkan kondisi ini,” tuturnya.
Kata dia, ini penting, supaya daya beli masyarakat menggeliat lagi. Jika ongkos angkut transportasi sudah tinggi, maka harga barang akan naik. Untuk itu upaya pemerintah untuk menekannya dan mencari solusi jitu untuk pengendalian.
“Dengan membuat daftar isian masalah, artinya kita harus turun mengidentifikasi permasalahan pokok. Kalau masalah transportasi atau infrastruktur maka bagaimana kita tangani. Saya harap di 2023 inflasi dapat terkontrol,” tandasnya. (*)
