Nunukan – Sebanyak 4 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Nunukan, Selasa (16/7).
Alokasi APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, dari total APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.709.230.063.263,00.
Fraksi Partai Hanura mengapresiasi terhadap penyampaian pengantar penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Nunukan tahun 2023. Yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. “Kami mendukung sepenuhnya untuk dapat dibahas lebih lanjut,” kata Anggota Fraksi Partai Hanura, Ahmad Triady.
Lanjut dia, pihaknya mengharapkan kepada pemerintah dalam pembelanjaan Anggaran memperhatikan skala prioritas misalkan pembelanjaan yang bisa mengurangi angka kemiskinan, penaggulangan bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur dan lain-lain.
Kemudian Fraksi Partai Demokrat, memandang bahwa pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 sudah baik. “Namun beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar lebih maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan,” kata ketua Fraksi Hanura Gat Khaleb.
Selanjutnya, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) menyampaikan secara prosentase, Pendapatan Kabupaten Nunukan tahun 2023 Terealisasi 109,63 persen dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp1,619 triliun.
“Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 118,03 persen dari Target Rp163,662 miliar, Pendapatan Transfer Realisasi hanya 108,73 persen dari target 1,446 triliun,” ujar ketua Fraksi GKP Siti Raudah Arsyad.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, juga mengapresiasi atas pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali secara berturut-turut. Hal itu seharusnya dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat.
Menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah agar kiranya lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua potensi termasuk mengoptimalkan pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas ketua fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Lewi.
Dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta kepada Pemda Nunukan agar lebih bijak dan benar-benar berpihak kepada masyarakat sehingga jika ada bantuan harus diberikan kepada yang berhak menerima seperti kelompok tani dan lainnya yang membutuhkan, bukan seorang kepala dinas dan keluarganya.(red/fr)
