Nunukan – Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, menyampaikan beberapa usulan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 di Kabupaten Nunukan.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Nunukan, Andi Krislina, mengatakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan akses transportasi yang memadai, oleh karena itu pihaknya dari fraksi PKS mengusulkan agar didirikan pembagunan
“Kita meminta pembangunan jembatan penghubung pulau Nunukan ke pulau Sebatik, pembangunan jembatan penghubung tanjung cantik menuju Sei Ular, akses jalan perbatasan di serudong Seimanggaris, kawasan perniagaan perbatasan di Serudong
Seimanggaris, jalur kereta api cepat sei ular menuju Ibu Kota Negara jalan tol Sei Ular ke Malinau, jalan lingkar pulau Nunukan,” ucap Andi Krislina.
Selain itu, kata Andi Krislina, agar terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan
sosial, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat di Kabupaten Nunukan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah sehingga beberapa daerah ini diusulkan untuk dibentuk Daerah Otonomi Baru (DOB), seperti di wilayah DOB Sebatik, DOB Krayan dan DOB Kabudaya.
Terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat Nunukan yang semakin hari semakin memprihatinkan yakni masalah krisis air dan pemadaman listrik, kami berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik, sehingga problem ini tidak berkepanjangan.
Tidak hanya itu, fraksi PKS juga menyampaikan sektor kemiskinan dan pengangguran. “Kami memandang agar pemerintah serius mengelola pemerintahan sehingga terbuka lapangan kerja, masih banyak potensi sumber daya alam di Kabupaten Nunukan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.” jelasnya.
Lanjutnya baik di sektor kelautan, pertanian maupun UMKM. Dibutuhkan pemerintah yang mampu melakukan terobosan, agar terbuka lapangan kerja sehingga kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Nunukan bisa teratasi.
Menyikapi permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan dimasyarakat kabupaten Nunukan seperti harga rumput laut yang turun, kelangkaan BBM dan krisis rumah sakit. “kami meminta keterlibatan dan gerakan cepat dari pemerintah untuk
menyelesaikan beberapa problem yang menjadi keresahan dimasyarakat akhir akhir ini,” tandasnya.(red/fr)
