Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang juga merupakan Subholding Upstream Pertamina, terus berkomitmen penuh terhadap Human Rights dalam menjalankan bisnis dan operasinya di wilayah kerja yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan penilaian Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indoensia (Kemenkumham RI) yang telah dilakukan pada awal Agustus 2022, PHE berhasil mendapatkan Predikat Hijau (red: level tertinggi dalam indikator penilaian) dalam memenuhi perlindungan, penghormatan dan pemulihan HAM.
Penghargaan PRISMA diserahkan oleh Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal HAM kepada jajaran Direksi Pertamina Group termasuk PHE yang diwakili oleh Oto Gurnita; Direktur SDM & Penunjang Bisnis PHE (27/01).
Penilaian PRISMA yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan memitigasi risiko-risiko HAM yang mungkin muncul dalam kegiatan bisnis Perusahaan dilihat dari beberapa aspek meliputi Profil Perusahaan, Kebijakan HAM, Dampak HAM, Mekanisme Pengaduan, Rantai Pasok, Tenaga Kerja, Kondisi Kerja, Serikat Pekerja, Diskriminasi, Privasi, Lingkungan, Masyarakat Adat, hingga Tanggung Jawab Sosial. PHE mendapatkan skor 111 dengan predikat hijau, dimana hal ini kembali meneguhkan komitmen dan implementasi nyata dari Manajemen dan segenap Perwira PHE atas HAM dalam melakukan aktivitas bisnis dan operasionalnya
Menyambut peluncuran PRISMA, Pertamina berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas pelanggaran HAM dengan ditandai oleh inisiatif Pertamina untuk menjadi BUMN yang pertama di Indonesia dalam mengikuti PRISMA serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan HAM antara Direktur SDM Pertamina (Persero) dan Direktur Jenderal Kemenkumham RI.
Ditemui terpisah, Oto Gurnita menyampaikan komitmen perusahaan dalam penerapan Human Rights. ‘’Komitmen penerapan Human Rights dilakukan di lingkungan Subholding Upstream Pertamina baik dari jajaran Komisaris, Direksi, Manajemen hingga Pekerja. Hal ini juga sejalan dengan rencana implementasi pengelolaan Environmental, Social & Governance (ESG) Pertamina, dimana salah satu program inisiatif yang menjadi fokus tahun 2022-2023 adalah Promoting Human Rights At Work,’’ terang Oto.
Komitmen Human Right Policy PHE juga mengakomodasi prinsip-prinsip HAM yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun yang berlaku secara universal secara global dalam deklarasi PBB (termasuk konvensi ILO, UNGP, dan UNGC).
PHE juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai partisipan/member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek Environment, Social, dan Governance (ESG) dan juga mendukung dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. PHE akan terus mengembangkan pengelolaan operasi di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang environmentally friendly, socially responsible dan good governance.(*)
