NUNUKAN, kaltarastories.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Nunukan, Senin (28/11/2022). Anggota Badan Anggaran DPRD Nunukan, Andre Pratama menuturkan, setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah.
“Kami memberikan delapan saran dan masukan ke pemerintah daerah, diantaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Khususnya Pendidikan,” ujar Andre.
Pertama mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar pembangunan sarana dan prasarana khususnya pendidikan, memperhatikan azas pemerataan di seluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Nunukan.
Kedua, DPRD juga meminta dalam penyusunan updating data kependudukan dan pencacatan sipil untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengakomodir anggaran pengadaan alat perekaman elektronik setiap Kecamatan agar pendekatan pelayanan publik pada Disduk Capil dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Ketiga pemerintah daerah sangat diharapkan agar memperhatikan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, maupun Puskesmas pembantu khususnya kawasan pedalaman di seluruh Wilayah Kabupaten Nunukan, yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat karena seringnya kehabisan obat-obatan.
Keempat dengan Tahun 2023 memasuki momentum tahapan pemilihan Umum 2024 maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan anggaran yang lebih maksimal khususnya kepada pihak keamanan dalam kepanitiaan pemilihan umum. “Kami anggap ini penting,” ujarnya.
Kelima, target PAD di Tahun 2023 perlu di koreksi ulang dari angka nilai yang sudah ada dalam rangka mendorong OPD terkait dalam memaksimalkan penarikan sumber-sumber pendapatan yang ada.
Enam, mengakomodir anggaran sekretariat DPRD terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan alat kelengkapan DPRD, sehingga pelaksanaan Program DPRD berjalan dengan baik, sinergi dan berbanding lurus dengan kegiatan pemerintah daerah.
Dan yang ketujuh pemanfaatan anggaran dilakukan seefektif dan seefisien mungkin agar lebih tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sedangkan yang kedelapan, seluruh anggota banggar DPRD Kabupaten Nunukan setuju raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dapat disahkan. “Kami sudah setuju Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023,” terangnya.
Sementara, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid berharap dengan APBD ini bisa merespon persoalan di masyarakat. “Kita sudah mengikuti proses pembahasan tersebut dan kita juga telah menemukan satu titik. Sehingga pada hari ini telah disetujui oleh DPRD Nunukan,” ucapnya.
Laura juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dewan, atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah, karena terbukti dengan disetujuinya terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah memiliki faktor utama dalam menyusun berbagai program kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian pemerintah Kabupaten Nunukan bersama sama dengan DPRD Kabupaten Nunukan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan.
Laura juga mengakui, selalu ada dinamika yang terjadi dalam setiap proses pembahasan. Baik pendapat, kritik dan saran dari fraksi-fraksi dewan, sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara.
“Rapat paripurna ini dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Bumi Penekindi Debaya yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Setelah disetujui akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, di mana evaluasi akan diuji kembali kesesuaiannya.(hms)
