Tana Tidung – DPRD KTT menerima aspirasi DPC Tameng Adat Borneo (TAB), Persatuan Sopir Transportation (PST), Persatuan Sopir Sesayap (PSS) masalah kelangkaan BBM yang terjadi di KTT, Selasa (26/7).
Dalam hearing ini selain anggota DPRD KTT turut hadir pihak APMS. Ketua Komisi II DPRD KTT, Norma menuturkan, hearing ini untuk membahas persoalan kelangkaan BBM di Tana Tidung utamanya solar dan pertalite.
“Ada dua masalah dalam kelangkaan BBM seperti jumlah kuota yang diberikan BPH migas dan sistem pendistribusiannya hingga ke pengecer, ” jelas Norma.
Lanjut Norma, penjelasan dari Perindakop KTT Kabupaten Tana Tidung hanya mendapatkan kuota BBM bersubsidi 20 ton per bulan yang didistribusikan dari pertamina 2 kali dalam sebulan. Jika dikalkulasikan kebutuhan masyarakat di KTT maka 20 ton ini masih dinilai kurang.
“Sudah kuota yang diberikan hanya 20 ton sebulan untuk satu kabupaten diperparah lagi dengan permainan nakal orang-orang tertentu untuk meraih keuntungan secara tidak wajar, mungkin saja BBM solar tersebut ada yang mengalir keluar daerah Kabupaten Tana Tidung, ” tudingnya.
Menurut Norma, dampak kelangkaan solar ini merugikan masyarakat KTT karena otomatis biaya angkut barang atau material menjadi naik.
“Saya Ketua komisi II DPRD KTT mengimbau semua pihak seluruh stekholder di KTT utamanya Perindakop, Satpol PP, Polsek Sesayap dan Sesayap Hliir agar proaktif melakukan pengawasan dan jika ada yang melanggar aturan dalam tata Niaga minyak maka harus ditindak,” tandas Norma.(adv)
